Politik Oligarki, Pengalaman Indonesia

Download PDF

Di jaman orde baru, semua jaringan intelijen, birokrasi, politik, dan ekonomi bertumpu pada segelintir kroni Soeharto menjadikan negeri ini dikuasai para monarch tersebut. Di jaman sekarang, SBY terindikasi oligarki dengan penumpukan jabatan srategis pada satu orang dalam sistem kepartaian membahayakan bagi perkembangan demokrasi. Presiden SBY tidak saja duduk sebagai Ketua Majelis Tinggi, namun juga Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan di Partai Demokrat. Tidak jauh beda dengan partai Golkar ataupun PDIP yang bersifat oligarkis. Tak heran hasilnya, kinerja tidak akan responsif dan penegakan hukum sulit terwujud. (google)

Ade Reza Haryadi, mahasiswa Program Ilmu Politik UI

Review Buku: Jeffrey A. Winters, Oligarchy, Cambridge University Press, New York, 2011

Pendahuluan

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 harus diakui memberikan sejumlah dampak perubahan penting, terutama dalam konteks demokratisasi politik. Kekebasan politik, sistem kepartaian multipartai dan desentralisasi pemerintahan merupakan kemajuan besar dalam demokrasi yang telah dicapai. Demokratisasi ini diharapkan juga menghadirkan situasi kesejahteraan ekonomi yang lebih adil dan pelibatan rakyat sebagai subjek dalam pembangunan yang sebelumnya termarginalisasi secara sistematis akibat cengkeraman politik para oligark yang hanya memperkaya diri dan mementingkan urusannya sendiri.

Namun, perkembangan politik justru menunjukan fakta bahwa rakyat tetap termarginalisasi secara politik, bahkan secara ekonomi dalam pembangunan. Demokrasi memang membuka kebebasan dan menghadirkan berbagai kekuatan politik yang tersebar. Akan tetapi, rakyat tetap menjadi objek mobilisasi dan alat legitimasi bagi politik para oligark dalam kendali atas kekuasaan dan politik pemupukan serta pertahanan kekayaan. Perubahan politik atas nama demokratisasi justru membuat sistem politik kita menjadi plutokrasi dan kleptokrasi. Orang kaya dan para perampok negara/koruptor menjadi pemegang kekuasaan dan secara liar membagi berbagai konsensi dan privelege pada kroninya dalam skala masif dan sistemik, dari pusat hingga daerah dan meliputi berbagai sektor strategis. Para oligark ini berbagi akses dengan oligark yang lain ketika monopoli kekuasaan secara tunggal tidak dapat dicapai. Kepentingan pemupukan dan pertahanan kekayaan menjadi dasar utama terbentuknya koalisi atau lebih tepat kartel politik di antara mereka. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui tipologi oligarki yang dijelaskan secara dalam oleh Jeffrey A. Winters dengan mengkaji sejarah dan berbagai pola hubungan antara kekayaan dan kekuasaan.

Meski para ilmuan sebelumnya telah banyak menjelaskan mengenai oligarki, namun adalah penjelasan Winters yang memberikan analisis lebih memadai dan menempatkan sumberdaya kekayaan sebagai faktor yang penting dalam hubungan oligarki dan kekuasaan. Oligark tidak hanya sekedar elit minoritas yang berkuasa ataupun bentuk pemerintahan, melainkan para pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Premis dasar dari oligarki menurutnya adalah konsentrasi kekayaan di tangan individu-individu dan telah memperkuat mereka dalam berbagai cara sehingga menghasilkan berbagai perbedaan jenis oligarki politik yang tidak akan dapat dijelaskan dalam kerangka kerja pluralis yang umum. Teori oligarki berkembang dengan argumentasi bahwa apapun format maupun kekuasaan yang ada dalam masyarakat, kekayaan yang ekstrim telah memberikan pengaruh yang besar atas kapasitas para oligark dalam melindungi dan mengembangkan kepentingan utama mereka dalam berbagai realitas politik yang ada, terutama kebijakan politik dan ekonomi.

Melalui bukunya yang berjudul Oligarki, Winters mencoba melacak faktor-faktor yang sama dari para oligarki dalam berbagai masa, selain itu juga bagaimana para oligarki ini berkembang dalam perubahan lingkungan yang penuh konflik antar para oligark. Banyak kasus penting dari zaman kuno hingga kontemporer yang mana dapat digunakan untuk menjelaskan perpolitikan dari kekuasaan minoritas dan pengaruhnya terhadap mayoritas baik tidak persuasif atau miskin secara teoritik. Secara gamblang Winters mengeksplorasi sejarah dan berbagai kasus yang terjadi dibanyak negara untuk menunjukan berbagai model dan praktek oligarki yang berlangsung di dunia. Winters dalam “Oligarki” secara mendalam juga menjelaskan mengenai aspek yang menjadi dasar oligarki, pembentukan teori, sumber daya, perlindungan kekayaan, oligarki dan sirkulasi elite, dan tipe-tipe oligarki (oligarki militer/ warring oligarchies, oligarki pemerintahan/ruling oligarchies, oligarki kesultanan/sultanic oligarchies, dan oligarki sipil/civil oligarchies).

Lanjutnya, menjelaskan oligark dan oligarki setidaknya ada dua masalah yang perlu untuk dicermati. Pertama, basis dari kekuasaan minoritas oligarkis. Semua bentuk dari pengaruh kekuasaan minoritas terjadi karena konsentrasi yang ekstrim dari kekuasaan sehingga memiliki eksklusifitas atau privellege atas kontrol kekuasaan. Oligark berbeda dengan semua bentuk kekuasaan minoritas karena basis persoalan dari kekuasaan yang mereka miliki, yakni kekayaan materi. Kekayaan personal yang demikian masif adalah bentuk ekstrim dari ketidakseimbangan sosial dan politik. Kedua, adalah mengenai ruang lingkup dari kekuasaan minoritas oligark. Kekuasaan para oligark berkembang luas melampaui ruang lingkup atau wilayah dari komunitas. Kekuasaan oligarkis musti berdasar atas format kekuasaan dimana tidak biasanya resisten terhadap penyebaran, dan lingkupnya musti sistemik.

Dalam memahami oligark dan oligarki diawali dengan observasi bahwa ketidaksetaraan material secara ekstrim telah menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrim, melampaui dictactorship, demokrasi, monarkhi, masyarakat biasa dan paska industri. Ketidaksetaraan material di antara masyarakat secara garis besar dikenali sebagai isu politik yang penting, namun bukan sebab utama dari ketidaksetaraan kekuasaan politik. Namun demikian, faktanya, kekayaan yang masif di tangan sekelompok kecil minoritas telah menyebabkan keuntungan politik yang signifikan, bahkan termasuk dalam demokrasi yang mensyaratkan adanya kesetaraan politik. Penjelasan serupa juga disebutkan oleh Dahl merujuk pada kekayaan yang dimiliki para Baron di Amerika Serikat pada paruh kedua abad sembilan belas dimana perbedaan sumberdaya dapat pula memasuki kehidupan politik.

Winters mengembangkan teori oligarki dengan mengadaptasi teori sumber daya. Oligark menurutnya adalah aktor-aktor yang memerintah dan mengontrol konsentrasi secara masif sumberdaya material yang dapat digunakan untuk melindungi atau mengembangkan kekayaan pribadinya dan posisi sosial yang eksklusif. Perlindungan kekayaan para oligark memiliki dua komponen; perlindungan properti (mengamankan klaim mendasar atas kekayaan dan properti), dan perlindungan pendapatan (menjaga sebanyak mungkin aliran pendapatan dan keuntungan dari satu kekayaan sebisa mungkin di bawah kondisi keamanan hak kepemilikan). Sedangkan oligarki merujuk pada politik untuk melindungi kekayaan dengan material yang memberkahi para pelakunya. Perlindungan terhadap Si kaya oleh para oligark melibatkan tantangan dan kapasitas, tidak dibagi dengan berbagai bentuk dominasi minoritas lainnya.

Oligarki sebagai kekuasaan minoritas yang berpengaruh juga termasuk elit, hanya berbeda dengan bentuk elit lainnya memiliki perbedaan secara natur. Jika dalam pendekatan marxis, teori kapitalis borjuis fokus pada aktor yang menyebar sumberdaya material secara ekonomi yang berdampak penting pada sosial dan politik, maka dalam teori oligarki fokus pada aktor yang menyebar sumberdaya material secara politik dengan dampak penting pada ekonomi. Dalam demokrasi, secara formal kekuasaan politik menyebar berdasarkan hak, prosedur, dan level dari partisipasi populer. Hal ini kontras dengan oligarki dimana konsentrasi kekuasaan material berdasarkan atas kekuatan klaim atau hak atas properti dan kekayaan.

Winters juga menjelaskan tentang sumberdaya kekuasaan yang menurutnya ada lima bentuk kekuasaan individual yang penting yakni; kekuasaan berdasarkan atas hak politik formal, jabatan resmi dalam pemerintahan atau organisasi, kekuasaan pemaksaan/koersif, kekuasaan mobilisasi, dan terakhir kekuasaan material. Melalui kekayaan material, para oligark dapat membiayai para profesional dengan berbagai kapasitas yang berbeda untuk melindungi kekayaan dan sumberdaya yang berharga dari kemungkinan pengambilalihan. Kecuali ketika mereka lemah, mereka dapat terlibat secara langsung sebagai pribadi dalam kekuatan koersif yang diperlukan untuk mengalahkan ancaman atas keberuntungan mereka. Oligarki memiliki berbagai karakter yang berbeda tergantung kondisi dimana kekayaan tidak hanya benar-benar aman, tetapi dilindungi secara institusional oleh negara yang memelihara secara permanen aparat terorganisir untuk kekerasan dan mempertahankan monopoli dalam arti melalui kekerasan.

Winters dalam studinya juga membagi oligarki dalam berbagai tipe. Menurutnya, ada empat bentuk oligarki, yakni:

a. Oligarki Panglima (Warring Oligarchy)

Bentuk oligarki yang sangat ekstrim dan penuh konflik sesama kaum oligarkis. Persekutuan sesama oligarkis dalam bentuk ini tidak stabil. Kompetisi berlangsung penuh dengan kekerasan dan terus menerus karena fragmentasi yang tajam. Pengumpulan kekayaan dengan cepat paling banyak terjadi melalui penaklukan, walau para oligark juga mengambil surplus dari produsen primer. Kapasitas pemaksa ada untuk pertahanan kekayaan, dan kekayaan digunakan untuk memelihara kapasitas pemaksa.

Untuk memahami bagaimana oligarki panglima (warring oligarchy) berkembang, dapat dilacak dari hubungan antara kepala suku (chiefs), panglima perang (warlords) hingga terbentuknya warring oligarki. Pada mulanya para chiefs muncul melalui teknologi sosial yang superior bagi pertahanan properti komunal, tetapi kemudian secara cepat berkembang menjadi instrumen bagi individu untuk memupuk kekayaan. Para kepala suku atau panglima perang ini merupakan bentuk awal dari oligarki panglima di mana kekuasaan koersif kemudian meningkat akibat sumber daya material yang dimiliki. Kuncinya terletak pada kemampuan koersif mereka yang digunakan untuk mempertahankan klaim komunal atas tanah atau sumberdaya berharga lainnya, dapat digunakan untuk konsentrasi kekayaan yang mana akan memperkaya dan memperkuat pimpinan mereka, yang melindungi dan pertama kali mengawasi kelompok mereka sendiri dan sesungguhnya juga meliputi seputar mereka. Kesuksesan dalam melindungi properti dalam komunitasnya akan mendorong para warlords ini untuk melakukan ekspansi penaklukan tetangganya dan memperluas klaim properti untuk meningkatkan kekayaannya.

Oligarki panglima (di beberapa negara Afrika) mengutamakan penggunaan kekuatan fisik/paksa, Oligarki pemerintahan (mafia di Italia) lebih mengandalkan jaringan sosial dan institusi negara. Oligarki kesultanan menggabungkan kekuatan paksa dan kekuatan ekonomi untuk mengendalikan oligarki-oligarki lain di bawahnya agar tunduk pada oligarki utama (pemerintahan Ferdinand Marcos di Filipina dan Soeharto di Indonesia). Oligarki sipil berkembang di negara-negara maju (AS, Singapura) di mana kekuatan keuangan dan kepemilikan aset jadi andalan untuk menguasai perangkat hukum untuk menjaga keabsahan hak miliknya. Dalam menelaah ketimpangan kaya miskin di seluruh dunia, Winters mengajukan gagasan perbedaan antara hak milik properti dan klaim atas properti. Karena jumlah dan jenis properti (tanah, bangunan, aset) selalu lebih kecil dari jumlah penduduk maka di mana-mana muncul apa yang disebutnya “industri pertahanan pendapatan”. Industri ini terdiri atas lembaga yang bertugas di lobi hukum maupun secara politis melindungi properti milik oligarki sipil. Industri ini berupa konsultan hukum, konsultan manajemen, akuntan, pengacara, otoritas sipil penegak hukum, badan legislasi, bahkan anggota partai politik di pemerintah dan parlemen.

Bagaimanapun juga, oligarki panglima berbeda dengan dengan bentuk oligarki lainnya. Aspek yang membedakan adalah oligarki panglima (warring oligarchy) secara langsung terlibat dengan mempersenjatai dirinya dan penggunaan kekerasan dan koersif dalam melindungi kekayaanya, mereka memiliki tingkat keterlibatan yang sangat luar biasa dalam mengatur seluruh komunitas (pengalaman di Appalachia para oligark ini terlibat jauh dalam mengendalikan pemerintahan ketika para anggota keluarga tidak berada di kantor pemerintahan), dan mereka mengejar tujuan dari perlindungan kekayaannya melalui sikap yang terfragmentasi secara berlawanan untuk kolektif dan institusionalisasi.

b. Oligarki Penguasa Kolektif (Ruling Oligarchy)

Para oligark masih berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan kekerasan, namun berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main, hasilnya adalah para oligark kolektif. Para oligark menggunakan pengaruhnya untuk melakukan pemaksaan terhadap pemilik otoritas resmi demi keuntungan kaum oligarkis, yaitu mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan.

Dalam oligarki penguasa kolektif, oligark masih memainkan peranan langsung dalam melindungi kekayaan dan memerintah komunitas atau masyarakat. oligarki tipe ini bisa mengembangkan kerjasama dengan oligark lainnya untuk menciptakan stabilitas melalui seperangkat aturan bersama yang dirumuskan dan dijalankan oleh komite bersama. Mereka juga bisa mempersenjatai atau melalui kekayaannya menggunakan kapasitas koersif secara personal untuk kepentingannya, atau melalui institusi kolektifnya, atau bahkan cara keduanya. Sebagai contoh adalah Komisi Mafia yang dibentuk oleh organisasi-organisasi mafia di Amerika Serikat Tahun 1930-an untuk mengatur hubungan diantara mereka merupakan gambaran yang ekstrim dari rulling oligarchy. Para Don yang berada dipuncak organisasi mafia yang sebelumnya menikmati kekayaan dan memainkan peranan personal seperti halnya para warlord, kemudian harus berbagi peranan dengan Don yang lain melalui suatu aturan bersama yang dinyatakan untuk mengatur hubungan dengan Don yang lain hingga terhindar dari konflik dan saling memangsa dalam memainkan peranan peningkatan kekayaan diantara mereka. Aturan kolektif ini digagas oleh Joseph Bonanno, salah satu keluarga Mafia di New York untuk melindungi pasar, zona ekonomi eksklusif dan meminimalisir ancaman diantara para oligark mafia. Dengan kemampuan ekonomi, dan aturan yang sangat disiplin diantara mereka, para mafia ini merupakan kekuatan ekonomi nyata yang dapat mempengaruhi para pengambil keputusan politik yang bekerja untuk mengamankan kepentingan mereka. Menurut Flynn dan Cinelli, 2009, diperkirakan kekayaan mafia di Amerika Serikat mencapai US$ 322 billion pada tahun 2005.

c. Oligarki Sultanistik (Sultanistic Oligarchy)

Ciri utama adanya seorang oligarkis yang sangat dominan mengatur banyak aspek atau memonopoli sarana pemaksaan, bukan lembaga negara yang dibatasi oleh hukum. Pengalaman di Indonesia menunjukan bahwa bentuk ini pernah terjadi di masa pemerintahan Soeharto yang merupakan pusat dari para oligark yang mengendalikan kekuasaan ekonomi dan politik.

Jika dalam oligarki panglima maka perlindungan kekayaan dilakukan secara langsung dengan mempersenjatai oligark dimana secara terpisah menguasai wilayah mereka sendiri. Oligarki penguasa kolektif, ada perjanjian atau aturan bersama dan setidaknya membutuhkan perlucutan senjata secara parsial agar sistem menjadi lebih stabil. Sedangkan oligarki kesultanan, selain secara penuh dilucuti atau kewalahan dengan kemampuan koersif, tidak berminat untuk mengatur secara langsung, tetapi justru menikmati perlindungan dari kekuasaan yang tunggal dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman vertikal.

Kekuasaan utama dari perangkat koersif melindungi seluruh kekayaan dari para oligark, tetapi tidak melalui perangkat hukum yang terinstitusionalisasi dalam negara birokrasi yang impersonal. Perangkat aturan perlindungan justru berada di tangan sang oligark utama, satu oligark yang mengangkangi aturan secara langsung dan sangat personalistik. Dalam oligarki kesultanan, tidak ada hak kepemilikan yang absolut, yang ada hanyalah klaim properti, dimana rejim kesultanan secara sistematis semakin kuat, tetapi juga dengan perubahan yang menyertai personalisasi kekuasaan. Stabilitas dari oligarki kesultanan sangat tergantung sejauh mana pemimpin dari oligarki dalam mengelola perlindungan kekayaan untuk para oligark anggotanya secara umum.

Konsep kesultanan sendiri berkembang dari Max Weber mengenai kekuasaan patrimonial. Tiga elemen penting dalam mendefinisikan rezim kesultanan itu sendiri meliputi bahwa kesultanan memerintah secara personal dan mempraktekan berbagai diskresi atas persoalan ekonomi-politik secara signifikan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan hukum dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam subordinasi hak prerogatif sang penguasa. Kedua, kekuasaan kesultanan memelihara kontrol strategis atas seluruh akses kekayaan dan menyebar sumberdaya sebagai bagian penting dari dasar kekuasaanya. Hubungan di antara para oligarki selain bersifat simbiosis, tetapi juga sesungguhnya sarat dengan ketegangan. Ketiga, kekuasaan kesultanan berupaya untuk menetapkan dan memelihara diskresi pengawasan atas kekuasaan koersif dalam negara atau pemerintahan. Hal ini termasuk kontrol atas angkatan bersenjata, intelejen, polisi, aparat pengadilan, dan kadangkala memperkuat paramiliter yang mereka biayai.

d. Oligarki Sipil (Civil Oligarchy)

Kebersamaan kaum oligarkis yang saling berbagi dengan sesamanya tanpa ada monopoli oleh satu pihak. Dalam bentuk ini dimungkinkan tunduknya kaum oligarkis kepada satu sistem hukum yang mengatur mereka. Para oligark menyerahkan sebagian kekuasaanya kepada pemerintah tak-pribadi dan terlembaga dimana hukum lebih kuat daripada semua individu. Masing-masing jenis oligarki mempertahankan keunggulan materi: tanah, uang, bangunan, atau aset-aset properti.

Dalam oligarki sipil, seluruh oligark dilucuti secara penuh, perangkat koersif yang melindungi kekayaan oligark disediakan secara eksklusif oleh negara. Oligarki sipil hanya sebuah tipe dimana tidak ada kekuasaan oligark (jika mereka memegang jabatan publik, ini tidak akan pernah sebagai atau untuk oligark), dan perangkat keorsif negara yang melindungi properti oligark diperintah secara impersonal melalui institusi birokrasi. Substansi penting dari oligarki sipil adalah adanya dominasi yang kuat dan impersonal sistem hukum terhadap para oligark, dibandingkan hubungan yang bersifat sebaliknya.

Oligarki sipil tidak dapat bertahan tanpa adanya sistem hukum yang kuat. Persoalan mendasar saat ini adalah adanya persoalan mendasar dalam sistem hukum dimana tidak dapat menjangkau para oligark dan elite. Hukum begitu mudah menjangkau masyarakat biasa yang tidak memiliki sumberdaya untuk melindungi dirinya ketika berhadapan dengan hukum. Infrastruktur hukum justru menghasilkan ketidakadilan dan inkonsistensi sebagai akibat organisasi hukum yang tidak sempurna, inefesiensi, personel yang tidak terlatih, atau bahkan hukum yang tercantum dalam buku memang jelek untuk berbagai alasan. Persoalan lemahnya hukum inilah yang kini menurut Winters menjadi masalah serius bagi Indonesia, maupun Philipina pasca Soeharto maupun rezim Marcos.

Pengalaman di Amerika Serikat dan Singapura menunjukan bahwa oligarki sipil telah sedemikian kuatnya sehingga mereka menguasai perangkat-perangkat hukum negara untuk mempertahankan kekayaan oligarki keuangan dan perbankan. Kasus dana talangan Pemerintah AS menyelamatkan perusahaan dan bank-bank investasi pascakrisis 2007-2008 membuktikan bahwa hukum yang berlaku telah menjaga kepentingan 10 bank terbesar dari gugatan hukum. Tak satu pun pemimpin perusahaan perbankan keuangan di AS itu tersentuh gugatan hukum karena ketentuan hukum tentang itu dianggap belum cukup memadai. Oligarki perbankan telah membuat dirinya terlalu besar untuk gagal.

Politik Oligarki; Pengalaman Indonesia

Praktek politik oligarki sesungguhnya terjadi di banyak negara. Amerika Serikat pada era 1930-an mengalami pemusatan kekayaan pada kelompok kecil korporasi besar yang mencoba mengendalikan pemerintahan. Kebangkrutan laissez faire diawali dengan runtuhnya Wall Street pada 1929 dan mencapai puncaknya pada 1932. Untuk mengakhiri resesi ekonomi ini pemerintah Amerika mengeluarkan program New Deal tahun 1933 sebagai respon mendesak dimana pemerintah terlibat jauh dalam program recovery ekonomi dan community planning. Roosevelt mengecam terjadinya monopoli industri dan kekuatan ekonomi Amerika yang terpusat di tangan segelintir orang. Peristiwa itu merupakan salah satu bukti adanya kekuatan oligarki di Amerika Serikat, selain munculnya kelompok-kelompok mafia yang merupakan kekuatan ekonomi dengan pengaruh politik yang nyata.

Di Indonesia sendiri menurut Vedi R. Hadiz, bibit-bibit oligarki telah berkembang sejak era tahun 1950-an sebagai perpaduan antara nasionalisme ekonomi yang bersifat negara-sentris dan oligarki predatoris yang mengumpul di sekitar negara beserta para korps birokrat politisnya. Para panglima militer dan para menteri baik era Soekarno maupun tahun-tahun awal kekuasaan Soeharto semuanya beroperasi melalui klien bisnis dengan memanfaatkan kontrol atas lembaga-lembaga “pemegang kunci gerbang”-antara lain Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Badan Urusan Logistik, BUMN (terutama Pertamina)-para birokrat itu membagikan lisensi perdagangan, kredit, konsensi lahan, kontrak pasokan.

Oligarki Soeharto dibangun sejak Orde Baru berdiri diakhir tahun 1960-an melalui aktor-aktor yang disebut dengan kapitalis baru, konglomerat, kapitalis kroni, politik-bisnis keluarga. Penguasaan Soeharto atas alat paksa dalam program “pembersihan” kekuatan PKI dan pendukungnya menunjukan konsolidasi atas dukungan militer yang kuat, terutama Angkatan Darat atas kekuasaan pemerintah yang dipimpinya. Hal ini kemudian diikuti dengan politik patronase dan bagi-bagi kepada pendukungnya sepanjang mereka menyediakan dan loyal atas penggunaan kekuatan brutal untuk menjaga kekuasaan. Sebagai kompensasi adalah akses terhadap kekuasaan politik yang menurut Ali Moertopo, kendali militer atas pos-pos strategis pemerintahan dimaksudkan untuk stabilisasi dan karenanya tidak mungkin untuk dikembalikan pada kelompok sipil dan hanya akan mempertaruhkan eksistensi negara akibat ketidakcakapan sipil dalam menjalankan pemerintahan yang stabil. Pos pemerintahan strategis ini penting bagi pemupukan kekayaan secara pribadi yang tersedia dalam skala besar. Kedudukan Soeharto sebagai pusat oligarki inilah yang disebut oleh Winters sebagai model oligarki kesultanan di mana personifikasi Soeharto menjadi unsur utama dalam relasi patronase baik secara politik maupun ekonomi.

Pada awal Orde Baru kemajuan pembangunan menunjukan perkembangan signifikan dan seolah mengkonfirmasi kesuksesan siombiosa antara para panglima dengan Soeharto sebagai pusat kekuasaan oligark. Sulit dibantah bahwa pembangunan Orde Baru telah berhasil menggerakan transformasi struktural di bidang ekonomi dan politik. Sebagaimana diikhtisarkan oleh Sjahrir, berbagai bentuk transformasi struktural dibidang ekonomi telah berhasil dilakukan sepanjang dua dasa warsa pembangunan Orde Baru. Soemitro Djojohadikusumo juga menunjukan bahwa selama lima Pelita, angka pertumbuhan PDB berkisar antara 4,4 – 8,6%. Angka tertinggi dicapai dalam Pelita I (8,6%) dan angka terendah pada Pelita IV (4,4%). Laju pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai selama lebih dari dua dasa warsa Orde Baru merupakan angka yang relatif menggembirakan; rata-rata 6,02% dalam lima Pelita yang sudah dan sedang berjalan. Hampir semua kalangan sepakat bahwa -dengan memperhitungkan kapabilitas pengambil kebijakan ekonomi Orde Baru yang didukung kenyataan-kenyataan objektif perkembangan perekonomian -laju pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut akan dapat dipertahankan secara konsisten ke depan.

Proyeksi data pendapatan perkapita penduduk adalah sama menggembirakannya. Dalam rentang waktu 24 tahun-dari 1967-1991-pendapatan perkapita penduduk beranjak dari US $ 7 menjadi US $ 570, maka menurut proyeksi Bank Dunia angka itu akan makin beranjak di tahun 2000 hingga menjadi US $ 1000. Perkembangan progresif dalam kualitas perekonomian masyarakat juga terlihat melalui pengurangan penduduk miskin dari waktu ke waktu. Pada tahun 1976 masih terdapat 40,09% penduduk miskin dari total sekitar 135 juta penduduk; pada tahun 1987 jumlahnya berkurang hingga menjadi 17,44% dari total sekitar 172 juta penduduk; dan menurut proyeksi BPS angka ini akan menurun lagi menjadi 15,08% dari total 180 juta penduduk ditahun 1990.

Transformasi struktural di bidang ekonomi dan politik ini digerakan oleh kebijakan strategis berupa maksimalisasi produktivitas ekonomi dan minimalisasi konflik politik. Dengan kalimat lain, pembangunan Orde Baru secara umum dapat digambarkan sebagai: memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan berpagarkan stabilitas politik. Dalam kerangka ini yang menjadi pusat perhatian negara adalah mesin-mesin pertumbuhan yang efektif dan sebaliknya sektor dan pelaku ekonomi yang tidak potensial untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas belakangan. Secara politik yang diprioritaskan adalah tersedianya lembaga-lembaga yang dituntut oleh konstitusi sambil mempolakan lembaga-lembaga itu untuk menciptakan perilaku politik yang pro stabilitas dan menjauhi konflik politik.

Rancang bangun pembangunan seperti itu dapat tegak berdiri ditopang oleh dua pilar yakni kebijakan ekonomi pragmatis dan stabilitas politik otokratis. Kebijakan ekonomi pragmatis dijalankan melalui berbagai regulasi ekonomi yang mewujudkan peran negara yang amat besar terhadap ekonomi dan pasar. Negara mewujud sebagai kekuatan yang mensubordinasi kekuatan pasar. Negara menjadi pusat dari kebijakan pembangunan yang otonom dari variabel eksternal sebagaimana dijelaskan oleh Caporaso. Menurutnya, otonomi negara merujuk pada kemampuan negara dalam mendefinisikan dan mengejar agenda semata-mata terpisah dari kepentingan privat masyarakat. Pendekatan negara terpusat mendefinisikan politik sebagai negara atau agenda negara dan ekonomi dengan sector privat. Namun sesungguhnya realitas yang terjadi memang negara otonom dari pengaruh publik eksternal, tetapi negara dikendalikan oleh oligarki, karena negara Orde Baru adalah oligarki itu sendiri.

Sekalipun negara Orde Baru cenderung mencontoh model pembangunan yang kapitalistik, tetapi model ini dipraktekan dengan besarnya peran negara dan tidak adanya dasar perkembangan tehnologi yang memadai. Model inilah yang oleh Kunio disebut sebagai kapitalisme semu atau ersatz capitalism. Kapitalisme semu ini dicirikan secara lengkap dengan pentingnya keberadaan modal asing, besarnya peranan negara, tingkat tehnologi yang rendah, dan dominasi modal domestik non pribumi.

Persoalan kemudian muncul ketika model pembangunan ekonomi seperti ini, keuntungan banyak diperoleh oleh kekuatan-kekuatan ekonomi menengah-besar yang menyandarkan diri pada patronase politik kepada negara. Sementara itu kekuatan ekonomi kecil, terutama modal domestik pribumi hanya menikmati sebagian kecil remahan kue pembangunan. Praktek oligarki telah berkontribusi terhadap munculnya kesenjangan akses terhadap ekonomi dan ketidakmerataan distribusi kue pembangunan yang kelak pada penghujung akhir kekuasaan Soeharto menjadi faktor yang mengekskalasi gerakan menjatuhkan kekuasaanya. Selain itu, model pembangunan Orde Baru telah menyebabkan terjadinya keterasingan masyarakat dari lingkaran kekuasaan dan pusat pembuatan kebijakan, masyarakat lebih sebagai korban aktivitas pembangunan daripada subjek pembangunan.

Soeharto telah melahirkan kapitalis baru meski mereka tidak memiliki naluri enterpreuner dan bisnis. Para kapitalis ini bergantung pada kekuasaan privellege yang diberikan oleh Soeharto dalam kegiatan bisnisnya dan lebih tepat jika disebut sebagai proto capitalis. Distribusi kekayaan melalui politik “bagi-bagi” dalam kerangka menjaga stabilitas dukungan politik yang juga paralel dengan pemupukan properti dan kekayaan telah membuat bangunan oligarki Soeharto bertahan kuat meski sarat dengan kontradiksi di dalamnya. Secara reguler rezim oligark terlibat dalam berbagai prosesi politik demokrasi seperti pemilu sebagai instrumen sharing kekuasaan, dan memenangkannya dengan menggunakan intimidasi, kekayaan yang secara legal dapat dialokasikan dalam proses politik. Praktek politik yang dikangkangi oleh rezim oligarki ini membuat demokrasi hanya memberi keuntungan dan semakin menguntungkan oligark kaya, demokrasi inilah yang disebut oleh Winters sebagai demokrasi kriminal.

Oligarki Soeharto ini berkembang dalam tiga tahap yakni, fase aliansi antara militer-etnis China. Fase ini merupakan simbiosis antara keamanan dan bisnis yang semuanya di bawah kendali Soeharto. Kedua, fase pribumi yang diawali dengan booming minyak pada paruh 1970-an. Era ini Soeharto banyak memberikan kesempatan pada oligark pribumi, tidak hanya dalam jabatan politik, tetapi juga akses pada sumberdaya penting bagi pemupukan kekayaan. Ketiga, fase keluarga, dimana era 1980-an keluarga Cendana terutama anak-anak Soeharto telah semakin matang dan didorong untuk mengambil peranan lebih besar dalam kegiatan bisnis melalui berbagai privellege dan memasuki ranah politik kekuasaan.

Setelah kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998, oligarki tidak lantas berakhir, bahkan semakin meluas dan bersinergi dengan sistem politik demokrasi. Para oligark yang sebelumnya merupakan kroni Soeharto menyebar dan bermetamorfosa dalam wajah demokrasi melalui partai-partai politik yang merupakan sarana kendali atas kekuasaan yang dengan demikian juga akses pertahanan dan pemupukan kekayaan. Para oligark mengendalikan partai dan berbagai kekuatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung pada level pusat maupun daerah, sebagai contoh adalah Wiranto mengendalikan partai Hanura, Prabowo dengan partai Gerindra, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat, Golkar sebagai aliansi birokrat-pebisnis-militer yang dibesarkan oleh Soeharto, serta aliansi pebisnis media yang sebagian berisi para taipan yang mengendalikan kekuatan politik baru, partai Nasional Demokrat. Struktur politik yang ada pasca Soeharto menurut Hadiz merupakan aliansi dari orang-orang yang dibesarkan oleh Orde Baru tanpa mengikutsertakan elemen-elemen lain (misalnya buruh dan petani) yang secara sistematis telah termarjinalkan.

Soeharto menurut Winters telah mewariskan sistem oligarki pada para oligark yang kini menyebar dan mengambil peran menentukan dalam berbagai institusi politik demokrasi. Uang telah memainkan peranan yang sangat nyata dalam berbagai aspek sebagai sumber daya material. Para oligark etnis china masih memainkan peranan besar dari penguasaan sumberdaya yang diwariskan oleh Orde Baru dan afiliasi politik dengan para oligark pribumi yang menurut Winters tidak cukup kaya dibandingkan etnis china. Bahkan, para oligark pribumi ini memanfaatkan kekuasaan politiknya untuk mencuri kekayaan dari negara secara langsung seperti yang terjadi dengan beberapa skandal, Bruneigate, Bulogate, BLBI, dan terakhir diduga kuat modus yang sama yakni Centurygate.

Secara sosiologis, historis maupun politis, sirkulasi politik memang lebih memberikan kesempatan pada aktor politik pribumi untuk dapat terlibat dalam kontestasi kekuasaan. Hal inilah yang membuat para kandidat dalam berbagai jabatan politik lebih didominasi wajah politisi pribumi dibanding keturunan, meskipun tidak ada aturan yang membatasi mereka. Namun demikian, para oligark pribumi ini harus berhadapan dengan kenyataan yang mereka buat sendiri bahwa untuk dapat menduduki posisi-posisi penting dalam partai politik dan jabatan pemerintahan berbanding lurus dengan sumberdaya yang harus dialokasikan. Hal ini membuka peluang bagi praktek afiliasi dengan oligark lainnya serta membuat terjadinya perburuan rente atau munculnya para broker atau makelar kasus yang memperantarai kebutuhan sumberdaya bagi interest politik para oligark dalam demokrasi kriminal.

Para oligark inilah yang banyak memetik keuntungan melalui pola hubungan transaksional dalam mekanisme demokrasi yang oleh kaum pluralis dikenal adanya tiga mekanisme besar dalam penyaluran ekspresi tersebut yakni opini publik, voting dalam pemilu dan melembagakan mekanisme dari protes dan tuntutan. Setiap proses politik kemudian menjadi momentum yang tidak hanya membutuhkan sumber daya ekonomi, tetapi juga sekaligus memiliki nilai ekonomi tersendiri.

Joseph Schumpeter yang menyatakan bahwa demokrasi muncul dengan sistem ekonomi kapitalis dan secara kausal berhubungan erat menjadi memiliki relevansi. Lanjutnya, peran rakyat dalam suatu masyarakat demokratis adalah tidak untuk memerintah, atau bahkan untuk menjalankan keputusan-keputusan umum atas kebanyakan masalah politik. Sedangkan perananan pemilihan umum adalah untuk menghasilkan suatu pemerintah atau suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu eksekutif nasional atau pemerintah. Bagi Schumpeter, demokrasi secara sederhana merupakan mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan seperangkat tujuan moral-suatu mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok para politisi yang terpilih sendiri, yang terorganisasikan dalam partai politik, bagi suara yang akan mencerahkan mereka untuk memerintah sampai pemilihan berikutnya. Demokrasi menurutnya dapat dimaknai sebagai suatu mekanisme pasar; para pemilih adalah konsumen; para politisi adalah wiraswastawannya. Lanjutnya, proses politik bukanlah sesuatu yang berupa kemauan yang asli (genuine will), melainkan suatu kemauan yang dibuat (manufactured will), dibuat dengan cara-cara yang tepat sama dengan cara-cara periklanan komersial.

Pendapat serupa dengan Schumpeter dijelaskan oleh Anthony Down mengenai teori ekonomi tentang demokrasi. Menurutnya, partai-partai politik dalam kehidupan politik demokratis sama dengan wiraswastawan dalam suatu ekonomi yang memburu laba. Sepertihalnya mengusahakan laba, mereka merumuskan politik apapun yang mereka yakini akan meraih suara terbanyak, persis seperti pedagang yang berusaha menghasilkan produk-produk yang diyakini akan memberikan keuntungan tertinggi dengan alasan yang sama. Demokrasi yang demikian menyuburkan praktek politik uang (money politik) dan membebani ekonomi. Dalam demokrasi seperti ini maka hanya mereka yang memiliki kekayaan atau setidaknya didukung oleh pemilik kekayaan-lah yang dapat ikut serta dalam kontestasi politik. Bagi para oligark, maka siapapun yang berkuasa akan bekerja untuk memupuk dan melindungi kekayaan mereka.

Rakyat bagi para oligark tak lebih sebagai objek mobilisasi dan legitimasi belaka. Oligark ini dalam manifestnya tampil sebagai elit politik maupun elit ekonomi yang mengambil keuntungan dari rentannya stabilitas sosial maupun politik akibat kekuasaan yang terlalu divergen. Sebagai contoh dapat kita lihat dari fenomena munculnya kartel politik maupun kartel ekonomi yang sama-sama memanfaatkan kendali terhadap pusat-pusat kekuasaan untuk mengambil keuntungan ekonomi dari kegiatan ekonomi negara. Oligark pasca Orde Baru juga telah menghasilkan kekuatan yang berbentuk kartel ekonomi dan afiliasinya dalam kartel politik yang paralel dengan sistem kepartaian yang tergantung pada sumber daya negara.  praktek ini menyuburkan perburuan rente atau rent seeking dalam demokrasi kriminal.

Setelah Orde Baru berakhir maka format kekuasaan yang dihasilkan melalui reformasi tidak lagi memberikan kekuasaan yang tersentralisasi di tangan presiden. Partai-partai politik menempati kekuasaan yang jauh lebih besar dari masa sebelumnya dan menjadi rumah bagi para politisi pun menjadi tempat untuk meraih kekayaan atau menyelamatkan kekayaannya. Di sanalah, selain birokrasi, menjadi tempat bersandar baru bagi para pengusaha pemburu rente (rent seekers). Praktek rent seeking saat ini menjadi fenomena yang massif, baik dalam intensitas, kuantitas maupun jangkauannya. Bahkan, desentralisasi kekuasaan yang berlebihan dalam otonomi daerah turut mendorong praktek perburuan rente hingga menjangkau daerah. Sebagai contoh adalah transaksi alokasi keuangan daerah yang melibatkan para oligark (elite partai, birokrat, swasta) yang sekaligus rent seekers baik pada level pusat maupun daerah, mengatur alokasi proyek, ijin usaha, perda, dan sebagainya.

Bagi para birokrat, modus rent seeking dilakukan melalui kecenderungan birokrasi untuk memperbesar anggaran. Birokrasi memperbesar anggaran dengan dua cara yaitu melakukan ekspansi birokrasi dan memaksimumkan pemborosan. Ekspansi birokrasi dilakukan dengan cara memperbesar organisasi, memperbanyak prosedur, dan memasukkan kegiatan yang dapat disediakan pasar menjadi kegiatan yang dimonopoli oleh pemerintah. Sedangkan pemborosan dilakukan dengan cara memperbesar biaya per-unit pelayanan, memperbanyak perjalanan, dan menambah jumlah pegawai untuk menjalankan fungsi pelayanan umum.

Realitas tersebut menunjukan bahwa sistem hukum tidak berjalan secara efektif dalam praktek demokrasi di Indonesia. Bahkan reformasi dan jatuhnya kekuasaan Soeharto tidak lantas paralel dengan penguatan sistem hukum dan berakhirnya kekuasaan para oligark. Dalam oligarki sipil yang seharusnya ditopang oleh sistem hukum yang kuat ternyata justru tidak terjadi di Indonesia, dan menjadi momentum bagi para oligark untuk memanfaatkan kelemahan ini dalam upaya melindungi dan mengembangkan kekayaannya. Tepatnya terlalu menguasai hukum sehingga kebal hukum. Jasa terbesar Jeffrey Winters ialah dalam mengungkap betapa luas dan besarnya jaringan peran berbagai profesi yang terlibat dalam industri pertahanan pendapatan ini. Ahli hukum, pengacara, mafia pajak, mafia lingkungan, makelar kasus, konsultan manajemen, akuntan, aparat negara, lembaga-lembaga hukum semuanya bertugas bukan untuk menegakkan hukum. Mereka malah membengkokkan hukum agar berpihak dan melindungi kepentingan oligarki keuangan dan properti itu. Begitu pula demokrasi elektoral di Indonesia maupun Philipina yang saat ini berjalan beriringan dengan sistem hukum yang lemah yang terus diinjak-injak sehingga justru menjadi peluang bagi para oligark untuk semakin menancapkan kekuasaanya.

Jika merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Winters maka kita dapat melihat bahwa perkembangan oligarki dari Orde Baru, oligarki kesultanan telah bermetamorfosa setelah reformasi menjadi oligarki yang terdesentralisasi dan tersebar dalam sistem politik demokrasi. Para oligark tidak lagi terpusat seperti dalam oligarki kesultanan tetapi telah menjadi oligark sipil yang menguasai hukum dan kekuasaan secara bersama-sama dengan oligark lainnnya melalui model-model aliansi atau yang disebut Katz dan Mair sebagai kartel politik.

Penutup

Hal mendasar terkait hubungan antara oligark dan sistem politik terutama antara masa Orde Baru dan pasca Orde Baru adalah pada konteks bagaimana format politik itu dikonstruksi. Jika pada masa Orde Baru, kekuasaan oligark yang demikian besar dan terpusat pada patron politik yang didukung oleh para panglima militer telah menjadikan sistem politik sebagai subordinasi sepenuhnya dari para oligark. Namun, setelah Orde Baru berakhir, para oligark harus berkompromi dengan tuntutan rakyat mengenai demokratisasi politik, kekuasaan tidak lagi tunggal, tetapi tersebar dan terdesentralisasi. Meski demikian, para oligark secara faktual telah berhasil memanipulasi dan memanfaatkan tuntutan demokratisasi untuk tetap mengendalikan proses politik dan kekuasaan dengan didorong motif utama, pemupukan dan pertahanan kekayaan. Hal ini menunjukan kemampuan para oligark karena penguasaan sumberdaya kekuasaan yang masif, terutama kekayaan untuk tetap berkuasa dan kaya, apapun format politik yang berlangsung. Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Winters memiliki signifikansi yang kuat untuk menjelaskan bagaimana model-model oligarki berkembang di Indonesia berdasarkan perubahan-perubahan politik yang berlangsung.

 

Komentar